Pengertian Hingga Hukum Pph Pajak 21

Pengertian Hingga Hukum Pph Pajak 21

Pph pajak 21. Pada intinya PPh ialah pajak yang ditanggung atas satu pendapatan yang didapat harus pajak, baik dari dalam negeri atau di luar luar negeri.

Dan PPh Individu ialah pajak yang dikenai pada subyek pajak orang individu atas pendapatan yang diterima atau didapat dalam tahun pajak.

Subyek PPh Individu ialah dapat terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

  • Harus pajak individu karyawan resmi atau pegawai/karyawan
  • Harus pajak individu karyawan bebas
  • Harus pajak individu sebagai karyawan sekalian pebisnis
  • Harus pajak individu sebagai pebisnis

Pph Pajak 21 Adalah

Pengertian Hingga Hukum Pph Pajak 21
sumber: pajaknesia.id

Pajak Pendapatan Pasal 21 atau PPh pajak 21 ialah pemangkasan pajak yang dikenai atas pendapatan yang terterima oleh seorang harus Wajip Pajak Orang Perorangan(WP OP) dalam negeri atas tugas, jasa, atau aktivitas yang dilakukan.

PPh Pasal 21 dipotong dari pendapatan yang terterima oleh seorang harus pajak dalam negeri. Biasanya PPh pajak 21 ini terkait dengan pajak yang dipakai pada mekanisme pengupahan satu perusahaan.

Pengupahan sendiri dapat dihitung dengan manual, atau mungkin dengan kontribusi program seperti Bakat HRIS yang terpadu dengan feature laporan kehadiran pegawai.

Baca Juga  Muamalat Internet Banking Dan Berbagai Fitur Yang Ditawarkan

Tetapi, sebetulnya PPh Pasal 21 dipakai secara luas untuk beragam aktivitas yang lain. Tindakan atas PPh pajak 21 benar-benar bervariatif bergantung pada tipe pendapatannya.

Ada beragam kelompok tipe pendapatan yang dikenai PPh Pasal 21, seperti:

  • Pendapatan untuk Karyawan/pegawai Masih tetap
  • Pendapatan untuk Karyawan/pegawai Tidak Masih tetap
  • Pendapatan untuk Bukan Karyawan/pegawai
  • Pendapatan yang dikenai PPh 21 Final
  • Pendapatan Yang lain

PPh 21 Final ialah pajak pendapatan yang dikenai pada pendapatan pegawai dari uang pesangon, uang faedah pensiun, sokongan hari tua, dan agunan hari tua.

Hukum PPH Pajak 21

Saat sebelum ketahui mengenai subyek pajak dan object pajak, kenali ketetapan hukum yang berjalan untuk PPh pajak 21 dengan merujuk pada beberapa aturan yang berkaitan seperti berikut:

  • Undang-Undang Nomor tujuh tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Pendapatan.
  • Ketentuan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 mengenai panduan penerapan pemangkasan pajak atas pendapatan berkenaan dengan tugas, jasa, dan aktivitas Orang Individu.
  • Ketentuan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 mengenai dasar tehnis tata langkah pemangkasan, penyerahan, dan laporan Pajak Pendapatan Pasal 21 dan/atau Pajak Pendapatan Pasal 26 berkenaan dengan tugas, jasa, dan aktivitas Orang Individu.
  • Ketentuan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 mengenai penentuan sisi pendapatan berkenaan dengan tugas dari karyawan harian dan mingguan dan karyawan tak tetap yang lain yang tidak dikenai pemangkasan mengangsung Pajak Pendapatan.
  • Ketentuan Pemerintahan No. 68/2009 mengenai biaya Pajak Pendapatan Pasal 21 atas pendapatan berbentuk uang pesangon, uang faedah pensiun, sokongan hari tua, dan agunan hari tua yang dibayar sekalian.
  • Ketentuan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 mengenai tata langkah pemangkasan Pajak Pendapatan Pasal 21 atas pendapatan berbentuk uang pesangon, uang faedah pensiun, Sokongan Hari Tua, dan Agunan Hari Tua yang dibayar sekalian.
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
  • Dasar hukum PPh Individu ditata dalam RUU HPP yang telah ditetapkan DPR menjadi undang-undang perpajakan.
Baca Juga  Mudah! Inilah Cara Membeli Saham BCA Sekuritas

Pengecualian Wajib PPH Pajak 21

Wajib Pajak atas PPh Individu Pasal 21 ialah karyawan, yang menerima uang pesangon, pensiun, sokongan hari tua, agunan hari tua, pewaris dan Wajib Pajak kelompok bukan karyawan yang terima atau mendapat pendapatan berkenaan dengan pemberian jasa.

Wajib pajak yang diartikan kelompok bukan karyawan ialah seperti berikut:

  • Tenaga pakar yang lakukan tugas bebas, yang terbagi dalam akuntan, arsitek, advokat, dokter, konselor, aktuaris, penilai, dan notaris.
  • Bintang film, pemain musik, vokalis, presenter, bintang iklan, bintang film sinetron, peragawan, crew film, sutradara, photo mode, pelukis, pemain sinetron, penari, pemahat, dan seniman yang lain.
  • Atlet, pelatih, penyuluh, pendidik, penasihat, moderator, dan penceramah.
    Periset, pengarang, dan penerjemah.
  • Penyuplai jasa computer dan mekanisme program, photografi, tehnik, telekomunikasi, ekonomi, electronica, sosial dan penyuplai jasa kepanitiaan.
  • Petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level pemasaran, petugas penjual barang dagangan.
  • Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai karyawan masih tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Yang menerima pendapatan atas kesertaan dalam aktivitas seperti peserta perlombaan dan seni dalam semua sektor terhitung perlombaan olahraga,ilmu dan pengetahuan, tehnologi, seni, kecakapan dan tipe perlombaan yang lain.
  • Peserta tatap muka, sidang, pertemuan, lawatan kerja, dan peserta rapat. Peserta pengajaran dan training, peserta aktivitas yang lain.
  • Bekas karyawan.
Baca Juga  Alimama Dan Penipuan Yang Dibungkus Investasi